Gresik, Potretlensa.com - Kepedulian untuk mengedukasi kejadian penindakan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda yang terdiri dari operasi Gabungan Lintas Lembaga penegak hukum dan militer yang melibatkan unsur Satgas Bais TNI, Koarmada AL, Gakkum Kemenhut, KSOP, KPLP, dan Kejaksaan tertanggal (11/10/2025) berada diwilayah perairan Kepelabuhan Gresik.
Asosiasi yang terdiri dari beberapa Asosiasi INSA (Indonesia National Shipowners Associantion), PELRA (Persatuan Perusahaan Pelayaran Rakyat), APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia), ISAA (Indonesia Shipping Agency Associant) yang berada diwilayah Kabupaten Gresik mengadakan pertemuan di gedung APBMI Rabu (22/10/2025).
Didalam pertemuannya, M.Kasir Ibrahim, H.Ramly Sy, H.Zulkifli Hasan, H.Agus Irawan, Hasan yang seluruhnya selaku Ketua DPC-DPC Asosiasi menyatakan mendukung sepenuhnya Pemerintah Presiden Prabowo atas penindakan penertiban segala bentuk kegiatan ilegal, baik itu ilegal logging, mining, fishing maupun ilegal-ilegal lainnya yang bisa merugikan Negara dan masyarakat Indonesia.
Adapun isi dari pernyataan sikap dari Asosiasi Kepelabuhan Kabupaten Gresik:
1) Kami menyatakan mendukung sepenuhnya Pemerintah Presiden Prabowo untuk melakukan penindakan segala bentuk kegiatan yang bersifat iLegal.
2) Kami berharap dalam melakukan penindakan "tidak tebang pilih dan tidak pandang bulu" dari hulu sampai ke hilir.
3) Kami mendesak kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk segera menuntaskan proses hukumnya supaya kegiatan kepelabuhan di Gresik tidak terganggu dan bisa berjalan lancar.
4) Kepada oknum aparat yang terlibat baik sipil maupun militer ditindak tegas tidak hanya tingkat bawah saja harus sampai ketingkat pimpinan pengambil keputusan, kebijakan.
5) Pelabuhan Gresik pintu gerbang dari kegiatan perusahaan -perusahaan industri kayu baik lokal maupun exprot jangan sampai terhambat nanti bisa menimbulkan terjadinya PHK.
M.Kasir Ibrahim selaku Ketua DPC INSA menyampaikan, penindakan disini kami semua mendukung penuh proses hukum yang bergulir, jangan sampai barang bukti tersebut mengganggu, menghambat operasional kegiatan perusahaan yang berada diarea kepelabuhan harapnya segera direlokasi di area lain.
"Kami semua mendukung penuh proses hukum yang bergulir, jangan sampai barang bukti tersebut mengganggu, menghambat operasional kegiatan perusahaan yang berada diarea kepelabuhan harapnya segera direlokasi di area lain," ungkap Ketua DPC INSA (Indonesian National Shipowners Association).
(tomo)
