Pasuruan, Potret lensa.com - Progam PIP untuk siswa yang tidak mampu dari pemerintah sudah berlangsung beberapa tahun ini di kabupaten pasuruan, sudah banyak penerima manfaat dari progam ini mulai dari siswa SD, SMP, SMA.
Seperti di SMP islam Nongkojajar sebayak 42 siswa yang mendapat PIP tetapi karena di tarik dari pusat maka yang mendapat PIP sebanyak 32 siswa, akan tetapi siswa diharuskan membayar spp/infak enam bulan kedepan sampai bulan juni oleh pihak sekolah.
Hal tersebut, membuat hampir semua wali murid kurang setuju karena dirasa kebijakan tersebut tidak mendukung pemerintah, karena dana bantuan itu bisa digunakan membeli buku dan perlengkapan sekolah.
Namun, yang terjadi di SMP islam nongkojajar mengharuskan penerima PIP harus bayar SPP sampai bulan juni, dan apabila tidak bayar maka PIP tidak akan dapat lagi.
Salah satu wali murid SMPI, NN mengatakan, kebijakan sekolah sangat di sayangkan yang mengharuskan penerima PIP membayar infak sampai bulan juni, padahal kami juga butuh tambahan untuk beli perlengkapan sekolah dan buku.
"Saya baca di google di halaman jendela.kemdikbud.go.id itu tertulis PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Uang tunai tersebut dapat mereka gunakan untuk membayar iuran sekolah, membeli buku, membeli seragam, membeli alat tulis, dan lainnya," katanya.
Lanjutnya, kan bisa diminta bayar 2 atau 3 bulan, dan tidak harus memberi info kalau tidak mau bayar 6 bulan akan tidak dapat PIP lagi, itu kebijakan yang tidak meringankan wali murid.
"Hampir semua wali murid penerima PIP mengeluh saat ngobrol usai terima dana, ini bantuan tapi tidak di dukung kebijakan sekolah jadi kurang meringankan," imbuhnya.
Kepala sekolah SMPI Warno saat mau di konfirmasi perihal tersebut namun sedang tidak ada di tempat.
Saat awak media ini menghubungi via seluler hingga berkirim pesan via whatsapp namun tak terjawab.
Sementara, Hosiatun rosida bendahara sekolah SMPI tidak menampik hal yang dikeluhkan wali murid tersebut.
"Memang benar siswa yang mendapat PIP harus bayar spp sampai bulan juni, jadi sekolah membantu biar siswa tidak menunggak bayar infak, karena banyak wali siswa yang mengabaikan biaya di sekolah," ujarnya.
Jurnalis: Upin/Ipin.
