Jakarta, Potretlensa.com -
Pemerintah melalui Kemendikbud Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,64 triliun untuk biaya aneka tunjangan tunjangan guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ristek, Suharti Menyampaikan data dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (29/8/2024).
"Aneka tunjangan guru non-PNS, sasaran 333.605 guru. Anggaran Rp 7,64 triliun," data yang tertulis di anggaran yang dipaparkan Suharti.
Ia menjelaskan, total anggaran program prioritas Kemendikbud Ristek sebesar Rp 41,5 triliun untuk dibagi-bagi pada beberapa program prioritas.
Antara lain, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tunjangan guru non-PNS, dosen, serta pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
"Pembiayaan BOPTN di perguruan tinggi baik itu akademik, maupun pendidikan tinggi vokasi," terangnya.
Sementara itu, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, saat ini anggaran Kemendikbud Ristek di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengalami penurunan.
Menurutnya, anggaran Kemendikbud Ristek, menjadi salah satunya kementerian yang pagu anggarannya mengalami penurunan mencapai Rp 15,7 triliun.
"Pagu anggaran Kemendikbud ditetapkan di Rp 83,19 triliun dan ini lebih rendah Rp 14,51 triliun dibanding pagu anggaran 2024 dan lebih rendah Rp 15,8 triliun dibanding Dipa tahun anggaran 2024," ujar Nadiem.
Nadiem menjelaskan, secara keseluruhan anggaran pendidikan memang meningkat dari Rp 665 triliun di tahun 2024 ke Rp 722 triliun di tahun 2025.
Namun, anggaran Kemendikbud menurun secara absolut dan proposional dan menyebabkan alokasi anggaran untuk program di Kemendikbud tidak optimal.
"Ini menyebabkan beberapa ketidak optimalan dalam pembiayaan program-program wajib dan prioritas kami seperti PIP, KIP Kuliah, tunjangan guru, dan lain-lain ya termasuk BOPTN dan lain-lain," jelas nadiem.
(Fauz)
