Jakarta, Potretlensa.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan pihaknya tidak memiliki kebijakan membatasi pasien hanya dapat menjalani rawat inap selama periode tertentu di rumah sakit dan meminta masyarakat melapor ketika hal itu terjadi.
"Jadi tidak ada kebijakan dari BPJS tiga hari harus pulang. Kalau tetap dipulangkan pasti, satu, bukan BPJS karena BPJS tidak mungkin," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjawab pertanyaan dalam acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2024 di Jakarta, (14/7).
Ia menyebut, jika pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kasus seperti itu agar dapat melakukan pelaporan ke kanal-kanal BPJS Kesehatan yang kemudian akan melakukan pendalaman.
Laporan dan keluhan itu, lanjutnya, akan menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan dalam kontrak yang dijalin dengan fasilitas layanan kesehatan terkait. Terdapat potensi mulai dari peringatan dan pemutusan kontrak jika masih tidak dilakukan perbaikan.
Dijelaskan Ali Ghufron bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi 6 janji. Mulai dari pengobatan cukup menggunakan KTP atau NIK, tidak perlu membawa fotokopi dokumen, tidak ada iur biaya, hari perawatan tidak dibatasi, obat peserta harus tersedia dan pelayanan ramah tanpa diskriminasi.
"Yang jelas BPJS bukan atasan rumah sakit, bukan atasan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), tetapi BPJS hubungannya itu kontrak. Maka di kontrak itu kita tulis harus janji layanan yang bagus," jelas Ghufron.
Menurut data BPJS Kesehatan, sampai dengan akhir 2024 peserta Program JKN sudah mencapai 278,1 juta atau 98,45 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut peserta aktif mencapai sekitar 77,3 persen.
Jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat 28 persen di periode 2014-2024 dari 18.437 menjadi 23.682. Dengan mitra Rumah Sakit bertambah 88 persen dari 1.681 menjadi 3.162.
*Faz
