Jakarta, Potretlensa.com -
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendorong penguatan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas lewat pelatihan pendekatan masyarakat hingga mitigasi permasalahan hukum.
Bimantoro, saat rapat dengar pendapat dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Kadang-kadang di desa ini sedikit-sedikit dia nanyanya sama Pak Bhabin. Ada masalah hukum, ketilang, dan lain sebagainya, itu nanya pasti sama Pak Bhabin. Nah, ini mungkin harus ada juga pelatihan itu dimasukkan bagaimana ilmu dalam menyikapi, mitigasi, permasalahan hukum yang ada di daerah-daerah yang di desa," katanya, (11/3).
Menurut dia, permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat seharusnya bisa diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas.
"Itu kan biasanya permasalahannya itu sama-sama aja, bisa masalah tanah, masalah kesalahpahaman antartetangga, itu kan hal kecil, ya. Nah, itu mungkin menurut saya masih bisa dimitigasi," ucap dia.
"Ini yang harus dilakukan, pelatihan agar Bhabinkamtibmas ini memang benar-benar mempunyai ilmu pembinaan dan juga pemeliharaan keamanan dari mulai desa," imbuhnya.
Bimantoro memandang Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis di tengah dinamika kondisi geopolitik maupun politik dalam negeri.
Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memelihara keamanan sehingga tidak terjadi "percikan" dari tingkat desa yang mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Dengan peran strategis itu, dia menyoroti latar belakang petugas yang beragam.
"Ini kan dia dari berbagai macam matra, bukan hanya dari orang Binmas sendiri. Dia ada yang basic-nya dulu pernah di lantas, ada yang di intel, ada di narkoba, ada yang di Serse,” tuturnya.
Kondisi itulah yang, menurut Bimantoro, perlu sentralisasi melalui pelatihan agar seluruh petugas Bhabinkamtibmas mempunyai pemahaman yang seragam, khususnya dalam hal pembinaan masyarakat.
"Itu menurut saya penting sekali adanya pelatihan-pelatihan yang memang menjadi dasar seorang Bhabinkamtibmas ini memang mumpuni dalam bisa melakukan pendekatan ataupun pembinaan secara langsung terhadap masyarakat," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Baharkam Komisaris Jenderal Polisi Karyoto salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, yaitu kurangnya personel Bhabinkamtibmas. Meski terbilang klasik, permasalahan ini masih dirasakan saat ini.
Ke depannya, Baharkam Polri akan mengoptimalkan fungsi pembinaan masyarakat melalui pemenuhan rasio satu desa/kelurahan satu Bhabinkamtibmas yang tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas personel.
"Dalam jangka, pendek fokus tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas personel, seperti tadi kami sampaikan bahwa kami menginginkan setiap insan Polri betul-betul menjiwai sebagai polisi penolong," katanya.
Selain itu, dia juga meminta dana operasional Bhabinkamtibmas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat ditingkatkan dari yang saat ini masih Rp1.430.000 per bulan.
Menurut dia, perlu kebijakan kenaikan anggaran demi efektifitas kerja. "Menjadi Rp3.300.000 per bulan dengan rincian harian Rp150.000 dikali 22 hari [meliputi] uang makan dan BBM, sarana kontak, konsumsi penyuluhan, pulsa paket data," jelasnya.
*An
