Jakarta, Potretlensa.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk menstimulasi perekonomian nasional.
Sebab, belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam memutar roda ekonomi nasional sekaligus menggerakkan sektor swasta.
"Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Menurut Tito, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi. Dengan begitu, uang dapat beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito pun memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil mengelola keuangan daerah dengan kondisi ideal, salah satunya Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.
Di sisi lain, Mendagri menyayangkan masih ada beberapa daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya.
Dengan begitu, dana APBD yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap atau tersimpan di bank.
"Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak," ujarnya.
Selain Jawa Barat, Tito juga mengapresiasi Provinsi Kepri yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hingga 7,89 persen.
Tito mengatakan, capaian tersebut telah melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV Tahun 2025.
Bahkan, tingkat inflasi pada Februari 2026 secara year-on-year di provinsi Kepulauan Riau juga terbukti sangat terkendali di angka 3,54 persen.
"Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik," pungkasnya.
*Red
